Berita

Pemkab Mojokerto Raih Wtp 10 Tahun Beruntun, Keuangan Akuntabel

Mojokerto Raih WTP
Foto: Diskominfo Kabupaten Mojokerto

Mojokerto

Pemkab Mojokerto menjangkau opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 10 tahun berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini WTP menjadi bukti pembukuan keuangan pemerintah kawasan Bumi Majapahit sudah akuntabel.

Opini WTP diberikan BPK sehabis menilik pembukuan keuangan pemerintah kawasan (LKPD) tahun budget 2023. Laporan hasil investigasi (LHP) tersebut diserahkan terhadap Bupati Ikfina di kantor BPKP Jatim, Kamis (2/5). Selain itu, tindak lanjut usulan hasil investigasi (TLRHP) juga mendapat nilai 89,83%.

Artinya, BPK menganggap LKPD Pemkab Mojokerto tahun 2023 sudah akuntabel. Laporan keuangan tersebut dihidangkan secara masuk akal dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia.

“Penghargaan ini saya persembahkan untuk seluruh penduduk Kabupaten Mojokerto, atas pengelolaan keuangan di Kabupaten Mojokerto yang sudah dipercayakan pada kami selaku pemerintah daerah,” kata Ikfina dalam rilis yang diterima detikJatim, Jumat (3/5/2024).

Baca juga: Begini Peta Kekuatan Parpol di Pilkada Mojokerto 2024

Bupati wanita pertama di Bumi Majapahit ini menerangkan Pemkab Mojokerto mendapat opini WTP dari BPK sejak 2014. Ia menyodorkan terima kasih terhadap seluruh organisasi perangkat kawasan (OPD) yang melakukan pekerjaan secara teliti dan cermat dalam pelaporan keuangan.

“Opini WTP yang ke-10 ini ialah bentuk akreditasi atas pengelolaan keuangan di Kabupaten Mojokerto. Mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan hingga pertanggungjawaban,” terperinci Ikfina.

Tidak cuma itu, hasil survei analisa integritas (SPI) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menampilkan indeks integritas Pemkab Mojokerto menembus 77,30. Capaian tersebut melebihi indeks integritas nasional 70,97 dan Pemprov Jatim 76,93.

Opini WTP maupun indeks integritas, tambah Ikfina, menjadi bukti konkret janji Pemkab Mojokerto menghidangkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel dan sesuai regulasi. Ia berharap semua aktivitas kerja pemerintahannya terus memberi imbas positif terhadap masyarakat.

“Saya berharap ke depannya, segala sesuatu yang kami, Pemerintah Kabupaten Mojokerto laksanakan mesti dapat menampilkan imbas terhadap masyarakat,” tandasnya.

Raihan opini WTP tahun ini menghasilkan Pemkab Mojokerto berhasil menjaga akuntabilitas dalam laporan keuangannya 10 tahun berturut-turut. Bahkan tahun 2022, Pemkab Mojokerto menjangkau penghargaan dari Kementerian Keuangan sebab opini WTP 8 kali berturut-turut dari BPK.

Ketika itu, penghargaan tersebut diserahkan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa terhadap Bupati Ikfina di Hotel Bumi Surabaya, Senin (14/11/2022).

20D

Hindari Pemotor, Bus Trans Jatim Terperosok ke Kebun Cabai

20D

Hindari Pemotor, Bus Trans Jatim Terperosok ke Kebun Cabai


wajar tanpa pengecualianwtpmojokerto

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *