Pemerintah Sentra Didesak Ambil Alih Hosting Fee Motogp Mandalika 2024
Mataram –
Pemerintah sentra didesak buat menggantikan hosting fee senilai Rp 231,29 miliar bagi MotoGP 2024. Hosting fee itu dinilai bukan menjadi beban bagi Pemerintah Provinsi (pemerintah provinsi) NTB maupun pemerintah kabupaten/kota lainnya.
“Untuk MotoGP, sebaiknya kita review lalu dampaknya. Saya masih mewaspadai pengaruh signifikan dari event ini terhadap perekonomian NTB,” ujar pengamat ekonomi dari Universitas Mataram (Unram), Iwan Harsono, Senin (26/8/2024).
| Baca juga: Dua Maskapai Buka Rute ke Lombok, MotoGP Bakal Ramai |
Iwan mengungkapkan sejauh ini ia belum menyaksikan faedah konkret dari penyelenggaraan MotoGP untuk perekonomian NTB. Iwan juga menganggap angka-angka menakjubkan yang disebut-sebut, seumpama triliunan rupiah, masih bersifat teoretis dan belum terealisasi. Oleh alasannya yakni itu, Iwan tak sepakat apabila pemerintah provinsi NTB dibebani pembayaran hosting fee sebesar Rp 231,29 miliar.
“Sebelum membayar, kami mesti menegaskan lalu apa keuntungannya buat ekonomi NTB,” tegasnya.
Iwan juga menerangkan dalam pertemuannya dengan DPRD NTB sementara waktu dulu, ia memperoleh pemberitahuan wacana penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) NTB yg meraih lebih dari Rp 1 triliun. Selain itu, Aturan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga mengalami penurunan akhir penurunan transfer ke kabupaten dan kota.
“Di tengah kondisi seumpama ini, adanya beban pembayaran seumpama ini sungguh tidak tepat. Ekonomi kalian melakukan sulit,” katanya.
Dari sisi analisis anggaran, Iwan menuturkan, lebih dari 53 persen APBD NTB digunakan untuk belanja pegawai walaupun ada kenaikan belanja modal pada tahun 2024. “Belanja modalnya bagus,” ujarnya.
Terkait dengan hosting fee MotoGP 2024 di Mandalika, Iwan menganggap semestinya pemerintah sentra yg bertanggung jawab atas pembayaran tersebut. Mengingat keadaan NTB yang di sekarang ini tengah berjuang untuk memperbaiki APBD. Iwan lebih oke apabila budget ratusan miliar digunakan bagi pengentasan kemiskinan ketimbang mengeluarkan duit hosting fee.
“Jumlah penduduk miskin kami meraih 785 ribu orang atau sekitar 12,8 persen dari total populasi,” jelasnya.
Iwan menegaskan Pemprov NTB serta pemerintah kabupaten/kota yg yang lain tak perlu mengeluarkan budget untuk hosting fee. Yang lebih penting yakni mempergunakan saat-ketika MotoGP 2024 Mandalika untuk mendukung UMKM dan IKM NTB mudah-mudahan menampilkan pengaruh positif untuk perekonomian masyarakat. “Sehingga event ini betul-betul menampilkan faedah untuk perekonomian lokal,” ungkapnya.
Selain itu, Iwan juga mengingatkan pemerintah provinsi NTB mudah-mudahan tidak cuma konsentrasi memasarkan destinasi wisata, tapi juga bikin kenyamanan, infrastruktur, fasilitas, dan sumber daya insan (SDM) yg unggul. Hal ini penting mudah-mudahan pelancong tidak cuma tiba di saat event berlangsung, tetapi juga tinggal lebih usang di NTB. “Jadi, para penonton dari mancanegara dan luar NTB tidak lagi menetapkan tinggal di Bali, melainkan di NTB,” tandasnya.
Sebelumnya, Asisten III Setda NTB, Wirawan Ahmad, mengungkapkan Pemprov NTB maupun pemerintah kabupaten/kota yg lain tidak milik budget untuk mengeluarkan duit hosting fee MotoGP 2024 Mandalika. “Kami tak mengalokasikan budget itu dalam APBD 2024,” kata Wirawan.
Wirawan juga menyodorkan pemerintah provinsi NTB sudah mengajukan ketidaksanggupan mengeluarkan duit hosting fee MotoGP 2024 terhadap Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menurutnya, APBD NTB 2024 dirancang untuk lebih konsentrasi membiayai Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh-Sumatera Utara 2024 serta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
“Kami berharap Kemendagri sanggup mengetahui suasana ini dan membicarakannya lebih lanjut di tingkat kementerian dan forum terkait ketidaksanggupan mengeluarkan duit hosting fee,” imbuhnya.
| Baca juga: Hosting Fee MotoGP Mandalika Rp 231 Miliar, pemerintah provinsi NTB Tak Punya Anggaran |
Diketahui, pada MotoGP Mandalika 2022, ongkos hosting fee ditanggung oleh pemerintah sentra lewat Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Ad interim pada MotoGP Mandalika 2023, Kemenparekraf membantu mengeluarkan duit hosting fee sebesar Rp 78,8 miliar dalam bentuk belanja iklan Wonderful Indonesia.
Namun, ongkos hosting fee MotoGP Mandalika 2024 yg mesti dibayarkan terhadap Dorna Sports meningkat drastis sampai meraih Rp 231,29 miliar. Wirawan berharap Pemprov NTB sanggup mengalokasikan budget hosting fee bagi MotoGP Mandalika 2025.
“Untuk MotoGP 2025, kalian harap ada alokasi dari DAK, DAU earmarked, serta dana insentif yang sanggup digunakan untuk mengeluarkan duit hosting fee,” tandasnya.
Harga Hotel Melambung di ketika MotoGP Mandalika, Ini Kata Menparekraf
Harga Hotel Melambung di ketika MotoGP Mandalika, Ini Kata Menparekraf
hosting feemotogp mandalika 2024pemerintah pusatpemprov ntbmotogpmotogp 2024