Pesta Kembang Api Di Finns Beach Club Di Ketika Warga Upacara Adat, Pemerintah Ke Mana?
Jakarta –
Benturan akhlak dan pariwisata kembali terjadi di Bali dikala perhelatan pesta kembang api di Pantai Berawa, Kuta Utara, Badung, Bali, oleh Finns Beach Club dan di dikala serempak warga menggelar upacara adat. Peran pemerintah dipertanyakan.
Kecaman datang dari aneka macam pihak alasannya yakni kelab itu dinilai tak menghormati umat Hindu yang sedang melaksanakan ritual suci. Finns Beach Club di Canggu, Bali, kembali mencuatkan ketegangan antara penduduk akhlak dan pengurus beach club.
Kasus ini berawal dari prasangka pelanggaran nilai akhlak setempat. Pertunjukan kembang api yang dijalankan oleh Finns Beach Club dinilai melecehkan simbol-simbol keagamaan penduduk Hindu di Bali, utamanya yang berhubungan dengan sosok Ida Sulinggih.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Tody Primer, menganggap bahwa fenomena itu bukan cuma permasalahan sesuatu pihak yg melanggar adat, tetapi merefleksikan kontestasi ruang dan pluralisme aturan yang kian kompleks di Bali.
“Sebelum menjawab pertanyaan, saya ingin mengajak kalian segala untuk menyaksikan kendala Finns Beach Club ini dari sudut pandang pluralisme aturan dan kontestasi ruang yg melakukan terjadi di Bali,” ujar Tody dikala wawancara bersama detikTravel, Senin (28/10/2024).
Menurut Tody, goresan antara penduduk akhlak dan industri pariwisata, menyerupai Finns Beach Club. bukanlah hal gres di Bali. Kasus itu merefleksikan tarik-menarik kepentingan antara ekonomi, adat, dan keperluan publik.
Di satu sisi, desa akhlak memiliki peraturan setempat atau awig-awig yg kuat, yang secara kultural mengontrol penduduk Bali dalam sedang kehidupan sehari-hari. Di segi lain, beach club menyerupai Finns beroperasi menurut izin dari pemerintah yang biasanya berkonsentrasi pada faktor ekonomi.
| Baca juga: Senator Bali Tuntut Beach Club Gelar Upacara Adat Buntut Pesta Kembang Barah |
Finns Beach Club memiliki izin operasional yang sah dari pemerintah Bali. Sebagai entitas yg berkontribusi terhadap pendapatan daerah, eksistensi beach club ini disokong oleh pemerintah. Namun, desa akhlak yg merasa terusik dengan aktivitas Finns menuntut adanya tanggung jawab terhadap efek budaya yg ditimbulkan.
Menurut Tody, pemerintah perlu menjembatani pertentangan ini secara bijak gampang-mudahan kepentingan ekonomi dan akhlak tak saling bertentangan.
Tody juga menyikapi bahwa hukuman akhlak sanggup menjadi alat perundingan antara desa akhlak dan pengurus kerja keras pariwisata. Misalnya, denda atau upacara undangan maaf di pura desa akhlak sanggup menjadi penyelesaian damai.
“Hukuman akhlak dalam konteks ini misalnya pembayaran sejumlah denda dan juga keharusan bagi melaksanakan upacara undangan maaf atau penyucian di pura punya desa,” ujarnya.
Meski demikian, Tody menggarisbawahi bahwa tidak semua pihak luar mau tunduk pada hukuman adat. Tanpa proteksi pemerintah, desa akhlak tak punya daya paksa yang besar lengan berkuasa dalam menerapkan hukuman terhadap entitas luar.
“Tanpa proteksi dari pemerintah, desa akhlak sukar buat memutuskan hukuman akhlak yang milik daya paksa yg efektif,” kata dia.
Oleh alasannya yakni itu, pemerintah perlu terlibat secara aktif mudah-mudahan hukuman akhlak sanggup ditegakkan dengan efektif. Tody juga mengingatkan bahwa setiap pertentangan yg melibatkan akhlak dan industri pariwisata di Bali perlu terselesaikan dengan pendekatan bipartit atau melibatkan mediasi dari pemerintah jikalau dibutuhkan.
“Jika kedua pihak tidak sanggup meraih komitmen sendiri, pemerintah sanggup bertindak selaku penengah yg netral untuk meraih keadilan bagi seluruh pihak,” kata Tody.
Melalui keterlibatan pemerintah yang proaktif, diperlukan pertentangan menyerupai ini tak lagi berulang di masa mendatang. Apalagi, industri pariwisata di Bali mesti terus berkembang, tetapi tetap dengan menghormati akhlak istiadat yang ada.
Pemerintah diperlukan tak hanya menjadi pihak yg menyediakan izin usaha, tapi juga menjadi penjaga mudah-mudahan kepentingan budaya setempat tidak tersisihkan oleh kepentingan ekonomi semata.
