Awali 2025, Bpd Bali Raih Penghargaan Dari Kementerian Keuangan
Denpasar –
Bank BPD Bali menjangkau penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selaku Terbaik Mitra Bank Operasional 2024 klasifikasi non Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam pengelolaan Keuangan Negara. Penyerahan penghargaan ditangani di Gedung AA Maramis, Jakarta, Kamis (23/1/2025), yang juga dirangkaikan dengan penandatangan kolaborasi (PKS) antara Bank BPD Bali dengan Kemenkeu.
Direktur Utama Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma menyampaikan penghargaan tersebut ialah bentuk apresiasi terhadap Bank BPD Bali selaku Bank Operasional Mitra Terbaik Non-BUMN dalam pengelolaan keuangan negara, terutama untuk pembayaran honor ASN Satuan Kerja Kementerian.
| Baca juga: Bank BPD Bali Catatkan Laba Rp 878,47 Miliar pada Kuartal IV/2024 |
“Terima kasih atas apresiasi yang diberikan terhadap Bank BPD Bali. Penghargaan ini akan menjadi motivasi untuk terus berusaha mendukung kesibukan pemerintah sentra dalam rangka pengelolaan Keuangan Negara yang lebih baik,” ungkap Sudharma dalam siaran pers.
Sementara, Direktur Jenderal Perbendaharaan Astera Primanto Bhakti menyampaikan pengelolaan kas negara yang akurat dan kredibel ialah salah satu kiprah dan fungsi (tusi) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) yang juga turut mendorong terlaksananya good governance.
“Guna mendukung banyak sekali tusi dalam pengelolaan kas, DJPb sudah menjalin kolaborasi dengan perbankan/lembaga keuangan nonbank/lembaga penglihatan lainnya,” ujar Astera dalam sambutannya.
Dalam mengurus APBN, DJPb melakukan kolaborasi dengan pihak perbankan/lembaga keuangan nonbank/lembaga penglihatan lainnya, baik dalam hal menyalurkan dana APBN lewat bank operasional, maupun dalam hal penatausahaan setoran penerimaan negara dari penduduk lewat bank penglihatan (collecting agent). Selain itu, banyak kolaborasi lain yang sudah dilaksanakan dalam hal pengelolaan kas negara untuk mendukung pelaksanaan APBN.
| Baca juga: BPD Bali Targetkan Kredit Tumbuh Makara 9 Persen pada 2025 |
“Maka dari itu, penandatanganan PKS ini menjadi penting untuk dilaksanakan. Kegiatan ini didatangi 103 perbankan/lembaga keuangan nonbank/lembaga penglihatan lainnya, dengan rincian 89 bank umum, tergolong 23 BPD se-Indonesia, dan 14 forum keuangan nonbank,” pungnya Astera.
