Surat Utang Perumahan Bakal Diterbitkan Demi Biayai 3 Juta Rumah
Jakarta –
Pemerintah akan mempublikasikan Surat Berharga Negara (SBN) perumahan untuk mendukung pembiayaan jadwal 3 juta rumah. Seperti dikenali bersama, 3 juta rumah merupakan salah satu jadwal andalan Presiden Prabowo Subianto.
Penerbitan surat utang ini merupakan komplemen bagan pembiayaan perumahan untuk penduduk berpenghasilan rendah (MBR) di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Keputusan untuk mempublikasikan SBN perumahan menurut hasil konferensi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dony Oskaria, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dan Ketua Komisi XI dewan perwakilan rakyat RI Misbakhun.
“Kami hari ini berdiskusi untuk mengembangkan kesanggupan dalam mendukung MBR ini dengan penerbitan Surat Berharga Negara perumahan yang nanti akan dialokasikan khususnya di dalam pembiayaan MBR ini,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).
| Baca juga: Rapat Malam Bahas 3 Juta Rumah, Sri Mulyani Sampaikan Dukungan APBN |
Skema ini akan dialokasikan khusus pembiayaan MBR guna memperluas susukan kepemilikan rumah. Selain itu, bagan pembiayaan lewat Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) juga akan ditingkatkan volumenya.
“FLPP yakni kepraktisan likuiditas yang ini merupakan suatu sumber dana APBN dengan suku bunga yang sungguh minim yang disalurkan oleh Tapera kemudian lewat perbankan,” ucap Sri Mulyani.
Peran Bank Indonesia (BI)
Sementara itu, Bank Indonesia (BI) akan berbelanja SBN perumahan dari pasar sekunder untuk mendukung pembiayaan jadwal 3 juta rumah.
“Kami telah bicara dengan Bu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) yang dananya sanggup digunakan tidak hanya untuk debt switching untuk SBN yang jatuh tempo dari ex-covid, tetapi juga untuk pendanaan program-program perumahan, program-program lain dalam Asta Cita berhubungan dengan hilirisasi maupun juga untuk ketahanan pangan maupun untuk program-program yang lain,” tegas Gubernur BI Perry Warjiyo dalam potensi yang sama.
Sayangnya belum dikenali berapa nilai SBN yang hendak diterbitkan pemerintah. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait atau biasa disapa Ara menyebut pada waktunya nanti ini akan dibahas di Komisi XI dewan perwakilan rakyat RI.
“Tapi aku bisa pastikan, jumlahnya besar dan ini menyediakan bahwa proteksi BI yang sungguh besar untuk sektor perumahan dan ini suatu langkah terobosan. Nanti pada waktunya tentu kita akan ada rapat di DPR,” tuturnya.
Ara menyebut dari hasil konferensi ini akan dilaporkan ke Prabowo. Menurutnya, hal ini sungguh dibutuhkan untuk menanggulangi backlog perumahan.
“Backlog di bidang perumahan sekitar 9,9 juta rumah. Kemudian yang perlu direnovasi atau yang tidak patut kuni sekitar 25 juta rumah lebih. Untuk itu dibutuhkan kreativitas dan terobosan yang benar dan yang cepat, benar artinya sesuai aturan, sesuai legalitas,” imbuh Ara.
sbn perumahanprogram 3 juta rumahpembiayaan perumahanmasyarakat berpenghasilan rendahmenteri keuangansri mulyani indrawati