Bangun Lrt Jabodebek, Pemerintah Masih Nunggak Rp 2 Triliun Ke Adhi Karya

Jakarta –
PT Adhi Karya (Persero) Tbk menyampaikan pemerintah masih berutang sisa ongkos pembangunan LRT Jabodebek. Totalnya sekitar Rp 2,2 triliun.
Sebelumnya emiten berkode saham ADHI itu sudah menerima pembayaran atas pembangunan prasarana LRT Jabodebek senilai Rp 23,3 triliun dari nilai persetujuan sebesar Rp 25,5 triliun.
“Kami masih punya tagihan ke pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan untuk solusi pembayaran pekerjaan LRT Jabodebek yang sudah beroperasi itu dari Cibubur ke Cawang-Duku Atas dan Bekasi Timur,” kata Direktur Utama PT Adhi Karya, Entus Asnawi Mukhson, dalam rapat dengan usulan (RDP) bareng Komisi VI dewan perwakilan rakyat RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (5/3/2025).
Namun, Entus mengaku sudah melakukan konferensi dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan untuk membahas contoh pembayaran utang tersebut.
“Kami sudah berjumpa juga dengan Kementerian Perhubungan, kemudian juga sudah berjumpa dengan Kementerian Keuangan sedang mencarikan polanya untuk ini,” tuturnya.
Baca juga: Di DPR, Bos Adhi Karya Beberkan soal Utang Rp 25 Triliun |
Dalam catatan , Adhi Karya terakhir menerima realisasi pembayaran atas pekerjaan LRT Jabodebek pada bulan April 2024 sebesar Rp 4,1 triliun. Pembayaran ditangani untuk pekerjaan Stasiun dan Depo LRT Jabodebek Fase 1 oleh Pemerintah lewat PT Kereta Api Indonesia (Persero).
Pembayaran ini ditangani setelah diselesaikannya seluruh pekerjaan LRT Jabodebek mulai dari penyusunan rencana desain, pembangunan struktur, sampai pembangunan stasiun dan fasilitasnya.
“Hari ini kami terima pembayaran untuk LRT senilai Rp 4,1 triliun, jikalau dibulatkan Rp 4,2 triliun,” ungkap Direktur Utama Adhi Karya Entus Asnawi di kantornya, bilangan MT Haryono, Jakarta Timur, Senin (1/4/2024).
Secara keseluruhan ADHI sudah menerima pembayaran atas pembangunan prasarana LRT Jabodebek senilai Rp 23,3 triliun dari nilai persetujuan Rp 25,5 triliun. Artinya, masih ada sisa sekitar Rp 2,2 triliun lagi tagihan pembayaran yang belum dilakukan.
Entus juga percaya pembayaran atas proyek LRT Jabodebek ini akan mengembangkan likuiditas dan memperkuat arus kas operasi ADHI kedepannya. “Nanti masih akan kami tagih lagi ke Kemenhub, ke KAI, dan Kementerian BUMN untuk pembayaran atas kekurangannya ini,” beber Entus.
Simak juga Video ‘Misi Besar LRT Jakarta Kerek Jumlah Penumpang Naik 20 Kali Lipat’:
adhi karyalrt jabodebekutang pemerintahpembayaran proyekkementerian perhubungankementerian keuangan