Wacana Subsidi Berbasis Nik: Pemerintah Harusnya Berterimakasih Publik Naik Krl

2 September 2024 beritaterkiniid.net

Potret Anker Berdesakan di Stasiun Manggarai

Potret ramainya pengguna KRL di Stasiun Manggarai Foto: Rifkianto Nugroho

Jakarta –

Wacana subsidi KRL Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) menuai polemik. Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menyebut perihal tersebut tidak sempurna direalisasikan seandainya masih banyak penduduk yg berdesakan di ketika memakai KRL.

Djoko menyinari di ketika tarif dibentuk berbeda, sementara suasana di dalam gerbong KRL yang kian sesak alasannya yaitu pada biasanya kereta hanya 8 rangkaian.

Sebagai informasi, ada tiga jenis KRL yg beroperasi di Jabodetabek, yakni rangkaian 8 gerbong, 10 gerbong, dan 12 gerbong. Namun belakangan, lebih banyak didominasi kereta yg beroperasi merupakan 8 rangkaian dan 10 rangkaian.

“Meskipun ini juga menuai pro dan kontra mengingat di saat diluncurkan di ketika ini diwacanakan pada di saat yang kurang tepat, yakni layanan KRL kini justru banyak kekurangannya,” kata Djoko di ketika dihubungi detikOto, Senin (2/9/2024).

“Katakanlah seandainya pagi hari, itu yg 1 rangkaian 12 kereta, kini sudah menurun, ada yang 10 dan 8, sehingga berdesak-desakan, sementara penggunanya masih tetap,” jelasnya lagi.

Djoko menyertakan harusnya pemerintah berterima kasih terhadap penduduk yang akan beralih ke transportasi umum. Satu hal yang disoroti yaitu KRL tenar dengan murah dan cepat.

“Pemerintah memang sungguh concern sekali pada public transport. Tapi tidak hanya di kereta api. Masih dikehendaki bagaimana memberi subsidi atau PSO bagi transportasi darat, khusus KRL ini tetap mesti ada subsidi, pemerintah mesti terima kasih untuk penduduk yg mulai beralih memakai transportasi umum, baik penduduk yg captive maupun milik opsi pun menyaksikan KRL ini transportasi yg cepat dan murah dibandingkan seandainya menjinjing kendaraan pribadi,” ujar Djoko.

Imbasnya di ketika ini KRL masih menjadi primadona untuk fasilitas transportasi. “Setelah tahun 2013 dijalankan pembenahan buat KRL ini lumayan banyak penggunanya yang dulunya 2013 sekitar 350 ribu penumpang per hari kini telah meraih 1 juta penumpang per hari,” kata Djoko.

Planning bagan subsidi KRL Jabodetabek berbasis NIK mulanya timbul dalam dokumen Nota Keuangan RAPBN 2025.

“Langkah ini yaitu tahapan untuk menuju penerapan subsidi sempurna sasaran. Sedangkan bagi subsidi sempurna sasaran sendiri di ketika ini masih dikaji dan nanti penerapannya pun bertahap, mungkin dimulai dengan penerapan tarif khusus untuk lansia, diffable dan pelajar atau mahasiswa gres berikutnya ke penduduk berpenghasilan rendah,” tambah Djoko.

Dikutip detikFinance, Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati, turut memastikan bahwa pembahasan bagan subsidi KRL Jabodetabek menurut NIK masih dibahas. Kajian bagan subsidi pakai NIK bahwasanya telah dijalankan sejak 2023, tapi ia menyampaikan hal itu hingga di ketika ini belum direalisasikan.

“(Artinya hanya alasannya yaitu ada di Nota Keuangan mengenai subsidi pakai NIK, belum tentu bakal dipraktekkan tahun depan?) Iya, alasannya yaitu kan mampu aja dinamika situasinya ya. Kita juga lihat juga nanti menyerupai apa respon dari stakeholders,” tutur Adita.

Adita menegaskan, bahwa tahapan pembahasan subsidi KRL Jabodetabek berbasis NIK cukup panjang. Pihaknya perlu menjalankan studi internal lintas sektoral bareng operator. Setelah tahap tersebut ditempuh, barulah pihaknya menjalankan konsultasi publik.

Oleh alasannya merupakan itu, Adita memastikan pemerintah belum bermaksud mengoptimalkan tarif KRL Jabodetabek. Sebab, jika bagan subsidi
lewat NIK yg memang diterapkan, sumber data NIK juga mesti dipastikan.

“Sampai di saat ini kalian belum ada planning (menaikkan tarif KRL),” tegasnya.