Menteri Umkm Mau Sisir Jadwal Demi Pangkas Anggaran
Jakarta –
Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman merespons kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang hendak mengurangi budget hingga Rp 306,69 triliun pada 2025. Terkait hal tersebut, Maman mengatakan, pihaknya akan mengkaji kembali program-program di kementerian yang dipimpinnya.
Maman menyatakan, akan terus menemani kesempatan Prabowo yang mau mengurangi anggaran. Kendati demikian, pihaknya masih menanti keputusan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Ya, kami selaku pembantu Presiden pastinya mesti menemani dan mengamankan impian besar presiden. Tinggal nanti kita lihat, kan ada juga nanti pasca Inpress itu turun, kan ada obrolan lebih lanjut kami dengan DPR, dengan Kementerian Keuangan,” kata Maman dalam keterangannya, Senin (3/1/2025).
Maman menekankan pihaknya tidak merasa keberatan terkait rencana tersebut. Pihaknya juga akan mengulas kembali program-program internal yang kurang sempurna dinikmati ke masyarakat.
| Baca juga: Kemnaker & Kementerian UMKM Kolaborasi Cetak Wirausaha-Serap Tenaga Kerja |
“Tapi apabila memang saya juga sedang laksanakan review di internal bahwa apabila memang ini tidak terlampau berharga untuk kinerja kita, ya kita take out,” terperinci Maman.
Maman juga akan menyodorkan program-program mana saja yang hendak berlangsung dan tidak. Dia juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ke depannya terkait hal itu.
“Toh juga apabila memang nanti kita lihat ada slot-slot alokasi budget yang memang mesti dialokasikan dan itu bagus, penting ya kita akan sampaikan apa adanya. Jadi, saya percaya nanti akan ada pembahasan lebih lanjut antara kami dengan Kementerian Keuangan,” imbuh Maman.
Rencana Prabowo mengurangi budget tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 wacana Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Dalam instruksinya, Prabowo menyampaikan kenali rencana efisiensi sedikitnya sanggup berisikan 6 pos belanja operasional dan non operasional adalah belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, sokongan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan perlengkapan dan mesin.
menteri umkmpenghematan anggaranprabowo subiantomaman abdurrahman